jatimnow.com – Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2026 masih lambat. Hingga 12 Oktober 2026, realisasi belanja daerah baru mencapai Rp2,90 triliun atau 46,46 persen dari total anggaran sebesar Rp6,25 triliun.
Rendahnya serapan anggaran menjelang akhir tahun tersebut menjadi perhatian DPRD Bojonegoro. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) didesak segera mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan agar anggaran yang telah dialokasikan dapat terserap optimal.
Sorotan utama tertuju pada belanja modal yang realisasinya masih sangat rendah. Dari anggaran sebesar Rp1,40 triliun, belanja modal baru terserap Rp216,42 miliar atau 15,36 persen.
Angka tersebut menunjukkan masih besarnya pekerjaan yang harus diselesaikan pemerintah daerah dalam waktu kurang dari tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, menilai capaian penyerapan anggaran hingga pertengahan Oktober masih jauh dari ideal. Dia meminta OPD mengoptimalkan waktu yang tersisa, terutama untuk program pembangunan fisik dan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Serapan anggaran per Oktober 2026 yang baru berada di angka 46,46 persen ini jelas belum ideal, karena banyak program kerja yang berjalan lambat. Namun, jika seluruh OPD mau bergerak cepat, kami optimistis capaian realisasi bisa didorong hingga 90 persen pada Desember mendatang,” ungkap Lasuri, Rabu (14/10/2026).
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) konsolidasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro per 12 Oktober 2026, belanja modal menjadi salah satu komponen dengan tingkat penyerapan terendah.
Dari total anggaran belanja modal Rp1,40 triliun, realisasinya baru Rp216,42 miliar atau 15,36 persen. Padahal, komponen ini mencakup pembiayaan pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset daerah.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber