PIDATO: Bupati Malang, HM Sanusi saat memberikan sambutan dalam kegiatan Hari Santri tahun 2026 oleh Pimpinan Cabang Fatayat NU. (Foto: Suseno/Malang Post)
MALANG POST – Pendidikan dasar bukan sekadar urusan sekolah dan orang tua. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab, untuk memastikan anak-anak memperoleh akses pendidikan yang layak. Bupati Malang HM Sanusi menegaskan hal itu, saat menghadiri Khotmil Qur’an Ikatan Hafizah Fatayat dan Majelis Taklim Fatimah Zahra, dalam rangka memperingati Hari Santri 2026 di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Sabtu (17/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Sanusi menyebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang telah menyiapkan anggaran pendidikan lebih dari Rp1 triliun. Anggaran itu digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan sektor pendidikan, mulai dari gaji hingga rehabilitasi lembaga pendidikan.
“Pendidikan dasar merupakan tanggung jawab negara. Karena itu, negara wajib membiayai pendidikan dasar,” tegas Sanusi.
Menurutnya, Pemkab Malang terus berupaya mencari solusi pembiayaan pendidikan, salah satunya melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung keberlangsungan layanan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran.
Sanusi juga menyampaikan rencana peningkatan status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
“Untuk guru PPPK paruh waktu akan dinaikkan menjadi PPPK penuh. Supaya pendidikan menjadi tanggung jawab negara,” ujarnya.
Ia turut menyoroti capaian pendidikan di Kabupaten Malang. Sanusi menyebut sekitar 10 ribu anak SMP memiliki rata-rata nilai pendidikan mencapai angka 9. Data tersebut, menurutnya, menjadi salah satu gambaran yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan daerah.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber