Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib menghadiri Rapat Koordinasi Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jawa Timur di Kota Batu. (Dok. Ho/Pemkab Malang/RadarBangsa.co.id).
KOTA BATU, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Malang memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Upaya tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib, yang mewakili Bupati Malang dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Karhutla Provinsi Jawa Timur di Gedung Among Tani, Kota Batu, Jumat (23/10).
Pertemuan ini menjadi forum untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla, mulai dari pencegahan dan deteksi dini hingga kesiapan personel, peralatan, serta penanganan darurat.
Hadir pula para komandan distrik militer (Dandim), kepala kepolisian resor (Kapolres), kepala pelaksana BPBD kabupaten/kota se-Jawa Timur, serta Kepala Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib menekankan pentingnya kerja sama antarlembaga dalam menghadapi ancaman karhutla. Menurutnya, langkah pencegahan perlu dilakukan secara terkoordinasi untuk meminimalkan risiko bencana sekaligus melindungi lingkungan dan masyarakat.
“Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, BPBD, hingga masyarakat. Kami mendukung penguatan koordinasi dan langkah pencegahan agar risiko karhutla dapat diminimalkan serta kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat tetap terjaga,” ujar Lathifah.
Bagi Kabupaten Malang, koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam menjaga kelestarian kawasan hutan, melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati, serta mengurangi potensi dampak bencana terhadap masyarakat.
Kesiapan personel, ketersediaan peralatan, pertukaran informasi, dan koordinasi antarlembaga menjadi aspek penting dalam mendukung penanganan karhutla. Upaya tersebut perlu dilakukan sejak tahap pencegahan agar potensi kebakaran dapat diantisipasi sedini mungkin.
Kebakaran hutan dan lahan berpotensi merusak ekosistem, mengganggu aktivitas masyarakat, serta menimbulkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan. Karena itu, upaya mitigasi membutuhkan keterlibatan pemerintah, aparat keamanan, petugas kebencanaan, pengelola kawasan hutan, dan masyarakat.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber