Magetan (beritajatim.com– Belanja pegawai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 diperkirakan mencapai Rp863,13 miliar. Angka tersebut setara 36,12 persen dari total belanja daerah, masih melampaui batas maksimal 30 persen yang harus dipenuhi pemerintah daerah.
Tingginya porsi belanja pegawai menjadi salah satu persoalan fiskal yang dijelaskan Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti saat menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap RAPBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD Magetan, November 2026.
“Pemkab Magetan mengakui perlu melakukan sejumlah langkah untuk menurunkan proporsi belanja pegawai agar sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,” terang Nanik.
Pemerintah daerah menargetkan belanja pegawai maksimal 30 persen. Untuk mencapai batas tersebut, sejumlah kebijakan akan ditempuh, mulai dari pengendalian penambahan pegawai baru, pengaturan mutasi pegawai, memperhitungkan jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun, hingga penggabungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Besarnya kebutuhan anggaran pegawai pada 2027 tidak terlepas dari sejumlah komponen pengeluaran yang mengalami penambahan. Berdasarkan perhitungan menggunakan data gaji Oktober 2026, kebutuhan belanja pegawai diperkirakan bertambah Rp36,52 miliar dari alokasi yang telah tercantum dalam RAPBD 2027.
Penambahan tersebut meliputi tunjangan guru sebesar Rp22,18 miliar sesuai alokasi transfer ke daerah tahun 2027. Kemudian, terdapat tambahan anggaran BPJS sebesar Rp9,24 miliar serta dampak pengangkatan CPNS menjadi PNS pada 2026 yang berpengaruh terhadap total kebutuhan gaji tahun berikutnya.
Dengan demikian, kebutuhan belanja pegawai pada 2027 diperkirakan mencapai Rp863,13 miliar.
Persoalan belanja pegawai menjadi perhatian karena pemerintah daerah memiliki kewajiban menyesuaikan komposisi belanja sesuai ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022. Dalam aturan tersebut, pemerintah daerah diberikan masa penyesuaian selama lima tahun untuk memenuhi batas belanja pegawai maksimal 30 persen dan belanja infrastruktur minimal 40 persen, yang berakhir pada 2027.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber