SURYA.CO.ID SIDOARJO – Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan mengingatkan Pemkab Sidoarjo agar tidak menjadikan pembangunan ekonomi berkelanjutan sebatas konsep dan retorika administratif.

Pengawasan terhadap industri, perlindungan lingkungan, hingga pemberdayaan UMKM harus dipastikan berjalan nyata dan menyentuh masyarakat.

Menurutnya, transisi menuju ekonomi hijau di Kabupaten Sidoarjo membutuhkan pengawalan bersama, terutama agar kebijakan pemerintah daerah benar-benar menjawab persoalan di lapangan.

“Harus benar-benar kita kawal bersama, kita pastikan program-program itu berjalan di lapangan sebagaimana yang kita harapkan,” kata Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan.

Gus Wawan, sapaan Sullamul Hadi Nurmawan, menyebut posisi strategis Sidoarjo sebagai salah satu penopang PDRB Jawa Timur harus diimbangi dengan kebijakan fiskal dan pengawasan daerah yang efektif.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan ekonomi berkelanjutan tidak cukup diukur dari program dan regulasi yang disusun pemerintah. Dampaknya terhadap persoalan riil masyarakat juga harus menjadi perhatian.

Komisi B DPRD Sidoarjo yang membidangi perekonomian, keuangan, dan industri menekankan bahwa pemerintah daerah tidak boleh berkompromi terhadap industri yang sengaja mengabaikan baku mutu limbah.

Meski Pemkab Sidoarjo membuka ruang penerapan model ekonomi sirkular, pengawasan terhadap kepatuhan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), baik komunal maupun mandiri, harus diperketat.

Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *