Surabaya (beritajatim.com) – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Provinsi Jawa Timur tengah mengebut penyelesaian 28 paket pekerjaan pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan serta jembatan yang bersumber dari APBD 2026. Hingga Rabu (11/11/2026), progres pengerjaan di lapangan mencapai 12 hingga 20 persen dengan target seluruh paket rampung pada 31 Desember 2026.
Kepala Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan Dinas PU Bina Marga Provinsi Jatim, Ir. Ahmad Faathir Wicaksono, S.T., M.Sc., mengungkapkan, sebanyak 28 paket pekerjaan tersebut telah menandatangani kontrak sejak Oktober lalu.
“Beberapa paket ada target percepatan pelaksanaan, khususnya program pengaspalan jalan dengan target akhir November ini tuntas. Tinggal menyelesaikan pekerjaan rekonstruksi dan paket pelebaran sampai akhir Desember 2026,” ujar Ahmad Faathir, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, pekerjaan infrastruktur tersebut tersebar di sejumlah wilayah Jawa Timur. Beberapa di antaranya meliputi kawasan Bojonegoro, Ponco-Jatirogo di Kabupaten Tuban, Malang-Sendang Biru, Pamekasan-Ketapang, Balung-Rambipuji di Kabupaten Jember, hingga wilayah Banyuwangi.
Menurut Faathir, prioritas utama program tersebut adalah penanganan ruas jalan yang mengalami kerusakan berat serta percepatan pelebaran jalan. Pemprov Jatim menargetkan pelebaran jalan sepanjang 20 kilometer setiap tahun. Program tersebut diproyeksikan tuntas secara bertahap hingga 2027 dengan menyesuaikan kemampuan anggaran.
Selain penanganan jalan, perbaikan jembatan yang mengalami penyempitan juga menjadi perhatian. Salah satunya penggantian Jembatan Wonorekso di Banyuwangi. Sementara itu, beberapa jembatan lain, termasuk di kawasan Prigi, Kabupaten Trenggalek, dijadwalkan menjalani proses penggantian pada 2027.
Meski demikian, Dinas PU Bina Marga Jatim mengakui masih menghadapi tantangan dalam memenuhi standar lebar jalan ideal, yakni 7 meter. Sejumlah ruas yang masih diupayakan pelebarannya antara lain Sampang-Ketapang di Madura, Ponco-Jatirogo di Tuban, serta Arjosari-Purwantoro di Pacitan.
Program pemenuhan standar lebar jalan tersebut telah berjalan secara bertahap sejak 2024. Namun, ketersediaan lahan di lapangan masih menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaannya.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber