Pasuruan (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan bersama jajaran pemerintah daerah menggelar Rapat Paripurna ke-4 dengan agenda persetujuan bersama penetapan produk hukum daerah.
Sidang istimewa yang dilangsungkan di gedung dewan tersebut memfokuskan pengesahan pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) non-APBD tahun anggaran 2026.
Rapat paripurna penting ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat, didampingi Wakil Bupati Pasuruan Gus Shobih Asrori serta Sekretaris Daerah Yudha Triwidya Sasongko.
Berdasarkan data registrasi sekretariat dewan dari total 50 orang legislator, sidang tersebut dihadiri oleh 37 anggota dan dinyatakan telah memenuhi korum sesuai ketentuan tatib.
“Rapat paripurna ini merupakan bukti kepedulian dan keseriusan kita dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD, khususnya dalam pembentukan produk hukum daerah yang transparan dan akuntabel,” kata Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, Selasa (11/11/2026).
Sebelum agenda utama dimulai, pimpinan beserta seluruh anggota dewan menyempatkan diri untuk memperingati momen Hari Pahlawan tahun 2026 secara khidmat. Semangat perjuangan para pahlawan diharapkan terus menjiwai kinerja aparatur pemerintahan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan.
“Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Juru Bicara Bapemperda DPRD Kabupaten Pasuruan, Sugianto.
Sugianto memaparkan bahwa perubahan aturan pajak dan retribusi ini mencakup 13 poin ketentuan pokok, termasuk penataan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) secara berjenjang. Kebijakan tersebut juga memberikan keringanan tarif khusus bagi sektor lahan produksi pangan dan peternakan guna melindungi ketahanan pangan daerah.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber