Surabaya (beritajatim.com) – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur mendorong pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu prioritas dalam APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2027. Peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan layanan kesehatan, hingga penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja dinilai penting untuk menyiapkan masyarakat menghadapi kebutuhan dunia kerja.
Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Jatim, Cahyo Harjo Prakoso, mengatakan keberhasilan pembangunan daerah harus diukur dari peningkatan kualitas hidup dan kesempatan masyarakat untuk berkembang. Karena itu, alokasi anggaran perlu diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“APBD Tahun 2027 harus memperluas akses pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan transportasi publik, sekaligus menjaga produktivitas petani, nelayan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah,” kata Cahyo saat menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Gerindra terhadap Raperda APBD Jatim 2027, Rabu (11/11/2026).
Di sektor pendidikan, Gerindra meminta pemerintah provinsi memperkuat pemerataan layanan, khususnya penanganan anak tidak sekolah, bantuan bagi keluarga prasejahtera, serta perbaikan sarana SMA, SMK, dan SLB. Pengembangan pendidikan vokasi juga perlu diselaraskan dengan kebutuhan industri dan dunia usaha.
Cahyo menilai program pelatihan kerja harus memiliki indikator keberhasilan yang terukur. Peserta pelatihan tidak cukup hanya mendapatkan sertifikat, tetapi juga perlu memperoleh peluang kerja dan peningkatan pendapatan.
“Program pelatihan kerja harus mengukur penempatan kerja dan peningkatan pendapatan peserta, dengan memperkuat hubungan antara lembaga pelatihan dan kebutuhan dunia usaha,” ujarnya.
Sementara itu, di bidang kesehatan, Fraksi Gerindra mendorong penguatan pelayanan promotif dan preventif. Prioritasnya meliputi penurunan angka kematian ibu dan bayi, penanganan stunting, tindak lanjut program Cek Kesehatan Gratis, serta perlindungan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin.
Gerindra juga meminta kepastian anggaran untuk pelayanan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar, serta perempuan dan anak korban kekerasan. Bantuan sosial dan hibah harus menggunakan data penerima yang valid dan diperbarui secara berkala. “Keberhasilan anggaran perlu diukur melalui mutu layanan dan manfaat yang diterima masyarakat,” tegas Cahyo.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber