Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Sumenep hingga direksi dan komisaris PT Benteng Tunggal untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi atas nama W selaku Kakantah Sumenep, YW selaku Direktur Utama PT Benteng Tunggal, LC selaku Direktur PT Benteng Tunggal, serta PGS selaku Komisaris PT Benteng Tunggal,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis.
Budi mengatakan keempat saksi diagendakan untuk diperiksa di Polda Jawa Timur, Kota Surabaya.
Dalam pekan ini, KPK pada Selasa (10/11) memanggil delapan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) dan seorang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk diperiksa sebagai saksi kasus tersebut.
Mereka di antaranya adalah RS selaku Kakantah Kabupaten Gresik, WRA selaku Kakantah Kota Surabaya I, AB selaku Kakantah Kota Surabaya II, dan N selaku Kakantah Kabupaten Sidoarjo.
Kemudian, NVS selaku Kakantah Kabupaten Situbondo, MJS selaku Kakantah Kabupaten Mojokerto, IN selaku Kakantah Kabupaten Malang, MSL selaku Kakantah Kabupaten Jember, serta BK selaku mantan Kakantah Kabupaten Bogor I yang saat ini menjabat sebagai Kakanwil BPN Kalimantan Selatan.
KPK pada Rabu (11/11) memanggil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya berinisial HRM, PDC selaku sopir Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, WT selaku Asisten Kakantah Kabupaten Bogor I, dan TW selaku Legal PT Summarecon Agung Tbk.
Selain itu, KPK memanggil HH selaku Kakantah Kabupaten Pasuruan, WS selaku Kakantah Kabupaten Jombang, SBH selaku Kakantah Kabupaten Lamongan, dan S selaku Kakantah Kabupaten Bojonegoro.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber