“Kota tidak bisa hidup sendiri tanpa desa. Karena kota itu cuma mesin yang mengolah potensi desa. Jadi kalau kita hanya memikirkan keberlanjutan kota tapi desanya sekarat, ambruk ini mesinnya,” ujar Emil dalam acara Senator Menyapa episode kedua di Studio II CNN Indonesia, Jakarta, Kamis (12/11).
Emil mengatakan kondisi setiap daerah berbeda-beda sehingga kebijakan desentralisasi fiskal tidak bisa diterapkan dengan mengabaikan karakteristik masing-masing wilayah.
Ia mencontohkan daerah seperti Trenggalek, Pacitan, Tulungagung, dan Ponorogo yang memiliki karakteristik geografis berbeda dengan Kawasan perkotaan seperti Surabaya.
“Tidak semua daerah itu kondisi PAD-nya sama. Sedangkan tantangan mereka itu juga relatif, mereka dituntut kewenangannya itu berdasarkan undang-undang kan sama,” kata Emil
Ia mencontohkan aktivitas ekonomi di Surabaya yang sebenarnya turut ditopang oleh daerah-daerah lain di sekitar Jawa Timur. Menurut Emil, pelaku bisnis yang beraktivitas di kawasan industri Pasuruan maupun Nganjuk bisa saja menginap dan menggunakan fasilitas di Surabaya.
“Pelaku bisnis yang menginap di Surabaya, ya ngomongin industri di Pasuruan, ngomongin industri di Nganjuk, tapi menginapnya di Surabaya. Makanya ini tidak boleh kita lihat secara terpisah. Itu fungsi Gubernur,” ucapnya.
Emil menilai pemerintah provinsi memiliki peran penting untuk menjaga pemerataan pembangunan antardaerah. Koordinasi antara pemerintah provinsi dengan para bupati dan wali kota diperlukan agar kebijakan pembangunan tidak hanya menguntungkan wilayah perkotaan.
Senator Menyapa episode kedua mengangkat tema ‘Anggaran Adil, Pelayanan Makin Optimal’. Forum tersebut membahas Transfer ke Daerah (TKD) sebagai instrumen kebijakan fiskal nasional untuk mendukung pemerataan pembangunan, memperkuat kemampuan keuangan pemerintah daerah, dan memastikan masyarakat memperoleh pelayanan publik yang memadai.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber