Surabaya (beritajatim.com) – Ketidakhadiran seluruh 10 anggota Fraksi NasDem DPRD Jawa Timur dalam Rapat Paripurna pembahasan dan persetujuan Raperda APBD 2027 menjadi perhatian. Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur sekaligus Anggota DPR RI, Hj. Lita Machfud Arifin, menyebut absennya para legislator tersebut karena bertepatan dengan peringatan HUT ke-15 Partai NasDem yang digelar serentak secara nasional.
Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur tersebut berlangsung pada Rabu (11/11/2026). Agenda rapat membahas pendapat akhir fraksi serta persetujuan bersama terhadap Raperda APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027.
Lita mengatakan sejumlah anggota fraksi sudah berada di daerah masing-masing untuk mengikuti rangkaian kegiatan ulang tahun partai. Menurut dia, ketidakhadiran tersebut bukan bentuk kesengajaan untuk mengabaikan agenda kedewanan.
“Kegiatan HUT NasDem tahun ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Pada saat itu, teman-teman anggota Fraksi NasDem DPRD Jawa Timur juga sedang berada di daerah masing-masing untuk mengikuti rangkaian kegiatan tersebut,” jelas Lita, Jum’at (13/11/2026).
Dia juga menjelaskan bahwa jadwal rapat paripurna sebelumnya sempat mengalami penundaan. Informasi mengenai jadwal pelaksanaan terakhir, kata dia, baru diterima pada malam sebelum rapat berlangsung.
“Rapat tersebut sebelumnya sudah mengalami pengunduran jadwal. Kemudian informasi mengenai pelaksanaan rapat yang terakhir kami terima secara mendadak pada malam harinya. Sementara teman-teman anggota fraksi sudah berada di daerah masing-masing untuk menjalankan agenda HUT NasDem yang waktunya bersamaan secara nasional,” ungkapnya.
Lita menyampaikan bahwa pihak fraksi telah melakukan pemberitahuan secara administratif kepada Sekretariat DPRD Jawa Timur. Staf Fraksi NasDem disebut sudah menyampaikan laporan mengenai kondisi dan ketidakhadiran seluruh anggotanya dalam rapat paripurna tersebut.
Dia berharap penjelasan itu membuat masyarakat memahami alasan ketidakhadiran para legislator NasDem. Lita juga meminta agar peristiwa tersebut tidak langsung dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab sebagai wakil rakyat.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber