RADAR BANYUWANGI – Dugaan korupsi penyaluran pupuk bersubsidi di Banyuwangi senilai Rp 3,13 miliar memasuki babak penentuan. Pimpinan perusahaan distributor pupuk berinisial THH resmi diserahkan penyidik Polda Jawa Timur kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi, Jumat (13/11). Tak hanya menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti, jaksa juga langsung menahan THH selama 20 hari untuk mempersiapkan proses penuntutan.
Kasus yang merugikan keuangan negara hingga Rp 3.132.759.711,66 itu berkaitan dengan dugaan penyelewengan distribusi pupuk urea bersubsidi. Tersangka diduga menjual 916,374 ton pupuk bersubsidi kepada pihak yang tidak berhak selama periode 3 Oktober 2022 hingga 7 November 2023.
Praktik tersebut tidak sekadar menimbulkan kerugian negara. Penjualan pupuk di luar peruntukannya juga berpotensi merampas hak petani yang semestinya menerima alokasi pupuk bersubsidi untuk mendukung kegiatan pertanian.
Kasi Intelijen Kejari Banyuwangi Issandi Hakim mengatakan, pelimpahan tersangka dan barang bukti atau tahap II menandai berakhirnya proses penyidikan sekaligus dimulainya tahapan penuntutan oleh kejaksaan.
“Penyerahan tersangka dan barang bukti ini merupakan bagian dari proses hukum setelah penyidikan dinyatakan lengkap. Selanjutnya, JPU akan mempersiapkan proses penuntutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Issandi menjelaskan, berdasarkan konstruksi perkara, THH diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyalurkan sekaligus menjual pupuk urea bersubsidi di luar ketentuan peruntukannya.
Akibatnya, distribusi pupuk yang seharusnya menjadi hak masyarakat penerima subsidi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber