Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar mengalokasikan anggaran sebesar Rp512 juta pada tahun 2026 untuk menata dan mengurangi kawasan permukiman kumuh. Dana tersebut ditargetkan mampu memangkas luasan area kumuh di Bumi Bung Karno hingga 10 hektare.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Blitar, Erlin Ferida Kusnawati, menegaskan bahwa penanganan kawasan kumuh menjadi fokus berkelanjutan pemerintah daerah demi mewujudkan lingkungan permukiman yang lebih layak huni.
“Pada tahun 2026 ini, Pemkot mengalokasikan anggaran sebesar Rp512 juta untuk penanganan kawasan permukiman kumuh,” ujar Erlin, Sabtu (14/11/2026).
Erlin merinci, kucuran dana setengah miliar lebih tersebut tidak hanya habis untuk proyek pembangunan fisik, melainkan dibagi ke dalam dua skema utama. Pertama, peningkatan kualitas infrastruktur dasar di kawasan yang telah terdata kumuh. Kedua, langkah preventif guna mencegah munculnya kantong-kantong kumuh baru melalui kegiatan edukasi dan penyadaran publik kepada warga.
“Dengan dukungan anggaran tersebut, DPRKP Kota Blitar mematok target realistis untuk mengentaskan kawasan kumuh seluas 5 hingga 10 hektare sepanjang tahun berjalan,” tegasnya.
Meski tahun anggaran 2026 segera memasuki penghujung waktu, Erlin mengakui bahwa pihaknya masih memproses penghitungan akhir atas efektivitas program di lapangan. Saat ini, DPRKP tengah melakukan kompilasi dan rekapitulasi menyeluruh terhadap capaian penanganan kumuh tahun ini.
Erlin menambahkan, program penataan dan pengurangan kawasan kumuh ini akan terus digulirkan secara bertahap setiap tahunnya dengan menyesuaikan kemampuan fiskal daerah, agar wajah perkotaan di Kota Blitar bersih dari kesan kumuh. (owi/ian)
document.getElementById(“comment”).setAttribute( “id”, “a855692f93094f8eb1a075111783dca0” );document.getElementById(“f98b4317b4”).setAttribute( “id”, “comment” );
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber