Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, perlu memperkuat implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Ada kesenjangan antara keberadaan regulasi dan dukungan kelembagaan di tingkat pelaksana.
Demikian hasil penelitian Jatim Melaju oleh sejumlah akademisi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, dan
Fakultas Ilmu Keolahragaan Program Studi Ilmu kesehatan Masyarakat Universitas Negri Malang.
Berdasarkan penelitian itu, 55,7% responden mengetahui Peraturan Bupati Jember Nomor 87 Tahun 2021 dan 52,9% menyatakan telah menerapkannya. Namun 31,4% menyatakan pengetahuan soal ketersediaan tanda KTR masih rendah. Demikian juga 21,4% responden menyatakan tidak banyak tahu soal petugas pengawas dan 10 persen tidak banyak tahu soal SK atau tim pengawas KTR.
“Kondisi tersebut tercermin dari masih ditemukannya aktivitas merokok atau penggunaan vape di kawasan KTR 70 persen dan 80 persen responden yang menilai kepatuhan masih perlu ditingkatkan,” kata Dewi Rokhmah, PHRO ACCES (Public Health Research and Agro Coastal Community Studies) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, dalam siaran persnya, Senin (16/11/2026).
Namun di satu sisi dukungan terhadap pengendalian rokok elektronik cukup tinggi, dengan 90,0% responden menyetujui larangan vape di seluruh KTR, meskipun paparan promosi vape masih tinggi.
“Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan, pengawasan dan penegakan lintas sektor, sosialisasi berkelanjutan, serta penyesuaian strategi implementasi KTR terhadap perkembangan rokok elektronik (vape) dan promosi digital,” kata Dewi.
Dewi menyarankan Pemerintah Kabupaten Jember meningkatkan sosialisasi Peraturan Bupati Jember Nomor 87 Tahun 2021, penyediaan tanda KTR yang seragam, pembentukan dan penguatan SK atau tim pengawas pada setiap tatanan KTR, serta peningkatan kapasitas petugas dalam melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran.
“Pelaksanaan pengawasan perlu dilakukan secara rutin dan terintegrasi dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, pengelola tempat ibadah, fasilitas umum, pelaku usaha, dan unsur masyarakat.” Kata Dewi.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber