
KPK menahan satu orang tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran (TA) 2019-2022.
Tersangka yang ditahan adalah Bagus Wahyudyono selaku pihak swasta yang juga staf Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Anwar Saddad (AS). Anwar juga tersangka dalam kasus tersebut dan belum ditahan.
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan Bagus ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 16 November sampai 5 Desember 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
“Bahwa kemudian pada hari ini, Senin, 16 November 2026, KPK melakukan penahanan terhadap 1 tersangka pihak penerima dari klaster kedua, yaitu Sdr. BGS selaku staf AS dari Anggota DPRD Jatim atau pihak swasta,” kata Taufik dalam konferensi pers, Senin (16/11) malam.
Taufik mengatakan kasus ini berawal saat Staf Sekretariat DPRD Jawa Timur melakukan rekapitulasi besaran alokasi dana hibah untuk masing-masing Anggota DPRD, dan menghimpun usulan masing-masing Anggota DPRD.
Atas pembagian tersebut, Anwar diduga mendapat jatah dana hibah mencapai total Rp291,5 miliar, dengan rincian Rp48,9 miliar (tahun 2019); Rp37,6 miliar (tahun 2020); Rp121,3 miliar (tahun 2021) dan Rp83,7 miliar (tahun 2022).
“Bahwa dari setiap kuota dana hibah Pemprov Jawa Timur tahun 2019-2022 yang menjadi ‘jatah’ AS, dirinya mensyaratkan pemberian komitmen fee sebesar 15 persen sampai 20 persen terhadap para Koordinator Lapangan (Korlap) atau Anggota DPRD Jawa Timur yang meminta pergeseran alokasi antar Anggota DPRD,” kata Taufik.
Sementara, terhadap Korlap yang bersedia memberikan komitmen fee akan membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) atau
menggunakan lembaga tertentu dan membuat proposal permohonan dana hibah.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber