
Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto mulai memperkuat digitalisasi perpajakan daerah untuk mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu langkah yang ditempuh yakni menerapkan Jatim Tax, sistem pencatatan transaksi usaha secara digital yang memungkinkan pemerintah memantau omzet wajib pajak secara real-time.
Program tersebut disosialisasikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto kepada puluhan wajib pajak di salah satu di Kecamatan Trawas, Senin (16/11/2026). Sosialisasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengoptimalkan PAD di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra mengatakan, pengurangan dana transfer pusat ke daerah menuntut pemerintah kabupaten untuk lebih maksimal menggali potensi pendapatan daerah. Salah satunya dengan memastikan tidak terjadi kebocoran dalam sektor perpajakan.
Menurutnya, optimalisasi PAD tidak cukup hanya dilakukan dengan meningkatkan intensitas pemungutan pajak. Namun, juga harus dibarengi pembenahan sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah kesalahan pencatatan, miskalkulasi hingga potensi penyalahgunaan pajak daerah.
“Dana transfer pusat ke daerah di seluruh Indonesia Raya, termasuk Kabupaten Mojokerto, mengalami pengurangan. Sehingga, agar program-program pemerintah Kabupaten Mojokerto bisa berjalan dengan baik, maka antara lain kita harus bisa memaksimalkan PAD kita. Upaya-upaya PAD yang kita lakukan di antaranya adalah memastikan agar tidak ada kebocoran di dalam perpajakan,” ungkapnya.
Untuk mendukung langkah itu, Pemkab Mojokerto bekerja sama dengan Bank Jatim melalui implementasi Jatim Tax. Sistem berupa aplikasi dan perangkat pendukung tersebut digunakan untuk merekam transaksi usaha secara digital sekaligus memungkinkan pemantauan data transaksi secara langsung.
Gus Barra, sapaan akrab Bupati Mojokerto menilai, penerapan sistem digital ini menjadi salah satu upaya memperbaiki tata kelola perpajakan daerah agar lebih transparan dan akuntabel. Dengan pencatatan secara real-time, potensi ketidaksesuaian data transaksi diharapkan bisa diminimalkan.
“Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus mendorong perbaikan tata kelola perpajakan daerah. Salah satu upaya yang kita lakukan adalah melalui implementasi Jatim Tax, yaitu aplikasi dan perangkat pendukung yang dikembangkan melalui kerja sama dengan Bank Jatim untuk membantu pencatatan transaksi usaha secara digital dan pemantauan transaksi secara waktu nyata atau real-time,” jelasnya.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber