NUSADAILY – SIDOARJO: DPRD Kabupaten Sidoarjo mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Pesantren menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna, Senin (16/11/2026). Selain itu, legislatif  mengesahkan Perda Perubahan Kedua atas Perda  nomor 11  Tahun 2016 mengatur tentang Pembentukan dan  Susunan Perangkat Daerah jajaran Pemkab Sidoarjo.

Rapat paripurna  dihadiri 39 anggota dewan. Pada sidang sesi pertama dipimpin Ketua DPRD H. Abdillah Nasih S.M, dengan agenda pengesahan Raperda Fasilitasi Pesantren yang diawali dengan penyampaian  pendapat akhir fraksi-fraksi.

Pandangan fraksi PKB, melalui juri bicaranya H. Sutaji, menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Fasilitasi Pesantren untuk ditetapkan menjadi Perda. Pihaknya  mencermati hasil pembahasan, penyempurnaan materi muatan, serta hasil fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebagai agian penting dalam penyempurnaan substansi regulasi.

Salah satu perhatian Fraksi PKB adalah berkaitan dengan penyempurnaan dasar hukum. Penyesuaian sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya, perlu dicermati agar pembentukan produk hukum daerah memiliki landasan yuridis yang kuat dan tidak menimbulkan persoalan keabsahan secara formil.

Fraksi PKB menyambut baik penegasan ketentuan Pasal 5 yang memberikan batasan terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam memfasilitasi pesantren. Pemerintah daerah diharapkan tetap menghormati independensi pesantren dalam mengelola kurikulum, metode pendidikan, serta kebijakan internal kelembagaannya.

Menurut Sutaji, intervensi pemerintah daerah perlu ditempatkan secara proporsional. Pengaturan harus berorientasi pada fasilitasi, pemberdayaan, dan penguatan kapasitas pesantren, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta karakteristik tradisi pendidikan keagamaan yang telah berkembang di masyarakat.

Fraksi PKB juga menyoroti pentingnya perumusan ketentuan penggunaan fasilitas pemerintah daerah secara profesional. “Penggunaan fasilitas dan dukungan anggaran harus memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat nyata bagi pengembangan pesantren,” ujarnya.

Pengesahan Raperda ditandai penandatanganan persetujuan bersama Bupati Sidoarjo H.Subandi, SH,M.Kn, dan Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Abdillah Nasih, SM. Penandatanganan menjadi tahapan penting dalam proses pembentukan regulasi daerah yang mengatur fasilitasi penyelenggaraan pesantren di Kabupaten Sidoarjo.

Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *