
RADAR SIDOARJO – Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sidoarjo, Nursuliantoro, menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Kamis (12/11/2026) lalu.
Ia diperiksa sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Nursuliantoro menjadi satu dari delapan kepala kantor pertanahan di Jawa Timur yang dipanggil penyidik KPK. Pemeriksaan terhadap para pejabat tersebut dipusatkan di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur, Surabaya.
Selain menelusuri dugaan aliran uang, penyidik juga meminta keterangan para saksi untuk mengonfirmasi sejumlah temuan dari penggeledahan yang sebelumnya dilakukan di beberapa kantor pertanahan.
Selain Nursuliantoro, tujuh kepala kantor pertanahan lainnya yang turut diperiksa di Polda Jatim. Pemeriksaan sejumlah kepala kantor pertanahan tersebut merupakan bagian dari pengembangan perkara dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam perkara ini, KPK sebelumnya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.
Penyidik tidak hanya mendalami dugaan suap dalam pengurusan HGB. KPK juga menelusuri kemungkinan adanya penerimaan uang yang berkaitan dengan proses rotasi, promosi, dan mutasi jabatan, serta berbagai pelayanan pertanahan lainnya di lingkungan ATR/BPN.
Meski menjalani pemeriksaan dalam perkara tersebut, Nursuliantoro dan sejumlah kepala kantor pertanahan lainnya saat ini masih berstatus sebagai saksi. Pemanggilan untuk dimintai keterangan tidak serta-merta membuktikan keterlibatan mereka dalam tindak pidana korupsi.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber