
BANGKALAN, RadarMadura.id – Pemkab Bangkalan mulai menyiapkan langkah menyikapi fatwa haram penggunaan rokok elektrik atau vape yang diterbitkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Salah satu opsi yang disiapkan adalah menerbitkan surat edaran (SE) larangan penggunaan vape bagi aparatur sipil negara (ASN).
Wakil Bupati (Wabup) Bangkalan Moch. Fauzan Ja’far mengatakan, pemerintah daerah perlu menyeriusi persoalan penggunaan vape tersebut. Terlebih, larangan penggunaan vape telah disuarakan dua institusi, yakni Polri dan Majelis Ulama Indonesia.
Menurut dia, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sebelumnya menegaskan bahwa vape menjadi pintu masuk penggunaan narkoba cair. Karena itu, Kapolri merekomendasikan pelarangan total vape sejak RDP di DPR Mei lalu.
Bahkan, Kapolri menerbitkan SE Kapolri No. SE/9/X/2026 tanggal 30 Oktober 2026 yang melarang semua pegawai negeri pada Polri pakai vape, di dalam maupun di luar dinas. Menindaklanjuti hal tersebut, MUI melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 menetapkan penggunaan rokok elektrik sebagai perbuatan haram.
Dikonfirmasi di tempat terpisah, Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunodjoyo Madura (UTM) Moh. Ibnu Fajar menjelaskan, fatwa MUI tidak termasuk hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011. Karena itu, fatwa tersebut tidak otomatis menjadi dasar pemberian sanksi pidana maupun administratif.
Meski demikian, kata Ibnu, fatwa MUI bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Apalagi, pengaturan rokok elektrik selama ini telah tercantum dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP Nomor 28 Tahun 2024. ”Dua regulasi itu mengatur pengendalian vape, bukan pelarangan secara menyeluruh,” tandasnya. (ina/yan)
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber