
Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan membentuk Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) mandiri menyusul perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Pemisahan kelembagaan ini dilakukan untuk memperkuat fungsi pemadaman dan penyelamatan dalam merespons berbagai situasi darurat di masyarakat.
Pembentukan OPD baru tersebut menjadi bagian dari penataan birokrasi yang juga mencakup pemetaan dan pengisian jabatan eselon II di lingkungan Pemkab Pasuruan.
Bupati Pasuruan M. Rusdi Sutejo mengatakan, pemisahan Damkar dari kelembagaan sebelumnya didasarkan pada semakin pentingnya peran instansi tersebut dalam menangani keadaan darurat. Salah satu contohnya terlihat ketika armada Damkar membantu BPBD Provinsi Jawa Timur dan BPBD Kabupaten Pasuruan dalam penanganan peristiwa di kawasan Bromo.
“Ya, kita terus bergantian terutama kepala dinas itu kan terus kita lakukan sesuai dengan kinerja dari teman-teman terutama eselon 2 kepala dinas, terutama juga OPD yang baru Damkar. Kenapa Damkar kita pisahkan? Karena sekarang fungsi Damkar itu sangat urgen, termasuk untuk bantuan ketika ada bencana. Kemarin terbukti waktu di Bromo itu armada Damkar sangat membantu dari BPBD Provinsi Jawa Timur dan BPBD Kabupaten Pasuruan,” ujar Bupati Pasuruan, M. Rusdi Sutejo.
Meski sama-sama memiliki fungsi penyelamatan, Pemkab Pasuruan memastikan pembentukan Damkar sebagai OPD mandiri tidak akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Masing-masing instansi akan memiliki fokus penanganan sesuai karakteristik kejadian. Damkar bertugas menangani pemadaman api dan operasi penyelamatan non-bencana alam. Salah satu contohnya adalah evakuasi sarang tawon vespa yang berpotensi membahayakan warga.
“Oh, beda. Damkar kan fokus pemadaman dan penyelamatan, kalau BPBD kan fokus penyelamatan bencana, kebencanaan. Jadi kalau ada laporan sarang tawon vespa, hal-hal seperti itu kan enggak mungkin kita pakai BPBD, cukup teman-teman dari Damkar,” jelas Mas Rusdi.
Selain penataan kelembagaan, Pemkab Pasuruan juga menyiapkan strategi untuk mempercepat respons armada Damkar ketika menerima laporan kedaruratan.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber