Kota Malang, blok-a.com – DPRD Kota Malang mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Malang segera menuntaskan penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai aturan teknis pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Pasalnya, Perda tersebut telah diundangkan sejak 26 Agustus 2026. Namun, hingga kini aturan teknis yang menjadi pedoman pelaksanaannya belum juga rampung.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan, Pemkot perlu memastikan terlebih dahulu perkembangan nomor register Perda tersebut di pemerintah provinsi.

Sebab, setelah nomor register diterbitkan, penyusunan Perwal sudah bisa segera ditindaklanjuti.

“Perda Parkir ini kemarin sudah masuk ke provinsi. Nah, ini yang harus kita lacak, apa sudah keluar nomor register-nya untuk Perda ini. Kalau memang sudah turun, berarti Perwal-nya sudah saatnya dikerjakan,” ujar Amithya, Selasa (17/11/2026).

Politisi PDI Perjuangan itu meminta penyusunan Perwal menjadi salah satu prioritas dalam penganggaran 2027. Menurutnya, Pemkot harus menyiapkan anggaran di masing-masing perangkat daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perparkiran, termasuk Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang.

Amithya juga meminta Pemkot menginventarisasi seluruh ketentuan dalam Perda yang membutuhkan aturan turunan. Dengan begitu, tidak ada amanat regulasi yang terlewat atau justru terkendala karena belum memiliki petunjuk teknis.

Menurutnya, Perda Parkir disusun untuk menjawab berbagai persoalan perparkiran di Kota Malang. Mulai dari penataan juru parkir, pengawasan lokasi parkir, kepatuhan terhadap tarif, hingga penindakan terhadap pelanggaran.

Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *