
SIDOARJO I KEMPALAN- Sidoarjo kembali mengukuhkan diri sebagai salah satu daerah terdepan dalam transformasi digital pemerintahan. Dua penghargaan sekaligus diraih Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yakni rasio penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) tertinggi dan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tertinggi Semester I 2026 se-Jawa Timur.
Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Bupati Sidoarjo Subandi di The Trans Luxury Hotel Surabaya, Rabu (18/11/2026). Capaian ini menegaskan bahwa digitalisasi keuangan daerah di Sidoarjo bukan lagi sekadar agenda modernisasi birokrasi, melainkan mulai menjadi instrumen penting untuk memperkuat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan uang publik.
Sepanjang Januari–September 2026, transaksi KKPD Sidoarjo mencapai Rp18,26 miliar dengan rasio penggunaan 0,659 persen terhadap total belanja daerah. Sementara itu, indeks ETPD yang sebelumnya mencapai 99,5 persen pada Semester II 2025 menunjukkan konsistensi perluasan transaksi nontunai di lingkungan pemerintahan.
Bupati Subandi menegaskan, penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk memperkuat digitalisasi keuangan daerah. Penggunaan KKPD dan elektronifikasi transaksi, menurutnya, bukan semata mengikuti perkembangan teknologi, melainkan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien.
Secara strategis, digitalisasi memungkinkan transaksi pemerintah tercatat secara elektronik sehingga lebih mudah ditelusuri, diverifikasi, dan diawasi. Sistem ini juga membuka peluang mempercepat administrasi pembayaran sekaligus memperkuat pengendalian belanja dan penerimaan daerah.
Langkah tersebut sejalan dengan agenda Bank Indonesia melalui percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (P2DD). Sidoarjo bahkan telah menyiapkan pengembangan QRIS Tap untuk memperluas kemudahan pembayaran nontunai, tanpa harus memindai kode QR melalui kamera ponsel.
Namun, prestasi tersebut sekaligus menghadirkan tantangan berikutnya. Catatan evaluasi keuangan daerah tahun anggaran 2025 menunjukkan realisasi KKPD untuk belanja modal masih 0,17 persen dari pagu, sedangkan belanja barang dan jasa mencapai 10,52 persen. Artinya, perluasan pemanfaatan KKPD masih membutuhkan pembenahan, terutama agar penggunaannya semakin optimal dan merata pada berbagai jenis belanja yang diperbolehkan.
Dua penghargaan yang diraih Subandi bukanlah garis akhir. Ukuran keberhasilan digitalisasi sesungguhnya terletak pada kemampuan pemerintah memastikan setiap rupiah anggaran dikelola secara tertib, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber