
Ponorogo (beritajatim.com) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Ponorogo menghadapi tantangan pembiayaan untuk menjalankan sejumlah program pada 2027. Hal ini menyusul tidak tersedianya alokasi dana alokasi umum (DAU) khusus kesehatan dalam rancangan anggaran tahun depan.
Hilangnya salah satu sumber pendanaan tersebut membuat Dinkes Ponorogo harus mencari alternatif pembiayaan agar berbagai kebutuhan pelayanan kesehatan tetap terpenuhi. Sebab, anggaran DAU selama ini menopang sejumlah kegiatan, mulai dari pembangunan fasilitas kesehatan hingga edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat.
Menurutnya, kesehatan merupakan salah satu urusan dasar yang wajib mendapatkan perhatian pemerintah. Karena itu, kebutuhan pembiayaan pelayanan kesehatan tetap harus dipenuhi meskipun salah satu sumber anggarannya tidak lagi tersedia.
“Pemkab Ponorogo tentunya mempunyai kebijakan. Karena kesehatan itu salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi,” kata Dyah, Kamis (19/11/2026).
Dyah menjelaskan, hilangnya alokasi DAU kesehatan berpotensi memengaruhi ruang gerak dinas dalam menyusun program kerja. Selama ini, anggaran tersebut memiliki sifat fleksibel sehingga dapat dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kebutuhan sesuai prioritas.
Penggunaannya tidak terbatas pada kegiatan pelayanan kesehatan, tetapi juga mendukung pembangunan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan. Termasuk kegiatan edukasi serta penyuluhan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Sebelumnya, Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita mengungkapkan adanya pengurangan transfer pemerintah pusat dalam rancangan APBD 2027. Nilai penurunannya mencapai Rp142,33 miliar dibandingkan alokasi tahun sebelumnya.
Penghapusan DAU khusus kesehatan menjadi salah satu bagian dari kebijakan pengurangan transfer tersebut. Meski demikian, pemerintah daerah tetap harus memastikan belanja wajib dan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan terpenuhi.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber