Jember (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Jember mengkritik perencanaan penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi Provinsi (Forprov) III Jawa Timur. Kegagalan lelang jasa penyelenggaraan membuat agenda olahraga tingkat provinsi tersebut harus diundur dari jadwal semula 25–29 November menjadi 13–17 Desember 2026.

Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, menilai persoalan tersebut tidak seharusnya terjadi apabila perencanaan dilakukan secara matang sejak awal. Ia mengingatkan, ketidakbecusan dalam mempersiapkan kegiatan justru berpotensi mencoreng nama baik Kabupaten Jember dan menurunkan marwah Bupati Muhammad Fawait.

Perubahan jadwal Forprov III Jatim dipicu kegagalan lelang jasa penyelenggaraan acara yang digelar Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Jember. Dari 16 perusahaan yang mendaftarkan diri melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), tidak ada satu pun yang dinyatakan lolos evaluasi teknis.

Sebenarnya, terdapat dua perusahaan yang mengajukan penawaran. Domina Ultima Multicorp menawarkan harga Rp2,207 miliar, sedangkan PT Rumah Produksi Ndalung mengajukan penawaran Rp2,371 miliar. Namun, keduanya gagal lolos karena dinilai tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atau penguasaan alat dari pemberi sewa.

Kegagalan tender tersebut kemudian dibahas dalam rapat koordinasi antara Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Jember dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jawa Timur, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (Kormi) Jawa Timur, serta Kormi Jember.

Hasil koordinasi memutuskan jadwal Forprov diundur untuk memberikan kesempatan pelaksanaan tender ulang yang diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 12 hari.

Mengetahui kondisi tersebut, Candra mengaku kecewa. Ia menilai upaya Komisi B memperjuangkan alokasi anggaran penyelenggaraan Forprov dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember 2026 menjadi sia-sia jika pelaksanaannya tidak dipersiapkan dengan baik.

Menurut Candra, anggaran Forprov III sebenarnya sempat diarahkan untuk dialokasikan melalui Perubahan APBD 2026. Namun, Komisi B menolak opsi tersebut karena waktu persiapan Kormi Jember sebagai tuan rumah sekaligus kontingen peserta akan terlalu sempit. Perubahan APBD biasanya baru disahkan pada September 2026.

Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *