
Mojokerto, blok-a.com – Kebijakan mutasi jabatan empat perangkat Desa Brangkal, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, terus menuai polemik. Kali ini, proses penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Brangkal menjadi sorotan, setelah kuasa hukum perangkat desa yang dimutasi menemukan sejumlah kejanggalan administrasi dan dugaan pelanggaran prosedur.
Kuasa hukum para perangkat desa, Syarahuddin atau akrab disapa Reza, menilai SK mutasi tersebut bermasalah. Mulai dari kesamaan nomor keputusan hingga perbedaan dokumen rekomendasi pejabat berwenang. Bahkan, pihaknya menduga terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dalam kebijakan tersebut.
Salah satu temuan yang dipersoalkan adalah adanya dua SK dengan nomor identik, yakni SK milik Muklasin dan Imam Bukhori yang sama-sama menggunakan nomor 52.
“Ada kesamaan nomor SK miliknya Muklasin dan Imam Bukhori, sama-sama nomor 52,” kata Reza kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Menurut Reza, kesamaan nomor keputusan perlu dipertanyakan karena masing-masing SK tersebut merupakan keputusan individual, bukan keputusan kolektif yang diterbitkan dalam satu dokumen untuk beberapa orang.
“Ini SK-nya kan individu, bukan kolektif. Tapi temuan kami kok nomornya sama. Kan aneh, masa administrasi pemerintahan seperti ini,” sambungnya.
Ia menjelaskan, dalam tata naskah dinas, setiap keputusan yang berdiri sendiri dan mengatur objek maupun kepentingan berbeda seharusnya memiliki nomor tersendiri sesuai ketentuan penomoran administrasi.
Terlebih, SK yang berkaitan dengan status personal, seperti mutasi jabatan, pengangkatan maupun kenaikan pangkat, merupakan keputusan individual yang semestinya diterbitkan secara terpisah dengan nomor berbeda.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber