
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik terus memperkuat komitmennya meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah, melalui Program Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Tapi, rumah yang rusak belum tentu langsung mendapat bantuan bedah rumah tersebut. Dalam program penanganan RTLH, dinas sosial (Dinsos) bertugas memeriksa data keluarga, sedangkan Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman (CKPKP) turun ke lapangan untuk menentukan bentuk bantuan yang dibutuhkan.
Dokter (dr.) Umi Khoiroh, Kepala Dinsos Kabupaten Gresik mengatakan, program bedah rumah merupakan bagian dari penanganan kemiskinan yang dilakukan lintas dinas sejak 2024. Dalam pendekatan ini, bantuan disesuaikan dengan kebutuhan keluarga, mulai dari pendidikan, pelatihan kerja, hingga perbaikan rumah.
“Kami di Dinas Sosial-lah yang bertugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap keluarga miskin tersebut sebelum diputuskan intervensi apa yang diperlukan oleh keluarga tersebut,” kata Umi saat mengisi program talkshow di Radio Suara Surabaya, Kamis (19/11/2026).


Umi menyebut Gresik, memiliki data sekitar 142.000 warga miskin. Ia mencontohkan, garis kemiskinan daerah itu berada di kisaran Rp635.000 per kapita atau pengeluaran/pendapatan per bulan.
Untuk menilai kondisi keluarga, Pemkab juga menggunakan 21 indikator dalam GresikSoya platform digital real-time yang dikembangkan oleh Dinsos Kabupaten Gresik untuk pendataan, verifikasi, dan pemutakhiran data penduduk miskin. Indikator itu antara lain pekerjaan, pendidikan, kondisi rumah, penggunaan listrik, dan jenis bahan bakar yang digunakan keluarga.
Proses verifikasi dan validasi (verval) itu mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Umi menjelaskan, untuk program yang didanai APBN, calon penerima harus masuk desil 1–4 DTSEN.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber