Madura Raya (ANTARA) – Dewan Pengupahan Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur menyepakati usulan kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) Rp200.451, yakni dari Rp2.550.274 pada 2026 menjadi Rp2.750.725 pada 2027.

“Kesepakatan ini sesuai dengan putusan sidang pleno Dewan Pengupahan Bangkalan yang digelar di ruang kerja Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bangkalan, hari ini,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Pemkab Bangkalan Jemmi Tria Sukmana dalam keterangan di Bangkalan, Kamis malam.

Ia menjelaskan sidang pleno tersebut dihadiri perwakilan Disperinaker, Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Badan Pusat Statistik (BPS), unsur pengusaha dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia.

Unsur lain yang juga hadir dalam sidang itu, serikat pekerja dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Perusahaan Listrik Negara (PLN), serta perwakilan dari Intelkam Polres Bangkalan.

Sidang juga menyepakati usulan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Bangkalan 2027 sebesar Rp2.856.547. Angka tersebut meningkat dari UMSK 2026 sebesar Rp2.670.819.

Ia menjelaskan penentuan usulan UMK dan UMSK telah melalui pembahasan bersama seluruh unsur Dewan Pengupahan dengan mempertimbangkan ketentuan dan indikator pengupahan yang berlaku.

Perhitungan penyesuaian upah ini, kata dia, mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan menggunakan koefisien alfa sesuai ketentuan.

“Alhamdulillah, melalui sidang pleno bersama seluruh unsur Dewan Pengupahan, telah disepakati usulan UMK Bangkalan tahun 2027 sebesar Rp2.750.725 dan UMSK sebesar Rp2.856.547,” ujarnya.

Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *