Peringatan tersebut disampaikan Sanusi saat mengikuti koordinasi dan monitoring pelaksanaan MBG bersama Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan, Alfret Denny Djoike Tuejeh, beserta rombongan KSP RI di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (7/9/2026).
“Jangan buat main-main, ini menyangkut nyawa orang dan kualitas anak bangsa. Jika terjadi keracunan akibat kelalaian, saya tidak segan untuk menuntut secara pidana,” tegas Sanusi.
Hingga saat ini, program MBG di Kabupaten Malang telah menjangkau 627.925 penerima manfaat melalui 258 SPPG yang telah beroperasi. Dari total tersebut, sebanyak 226 SPPG atau 87,6 persen telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikasi ini menjadi salah satu indikator penerapan standar keamanan dan kelayakan pangan dalam penyelenggaraan MBG.
“Capaian ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat terhadap pemenuhan standar higiene dan sanitasi dalam penyelenggaraan makanan,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Budiar sebagai Ketua Satgas Percepatan MBG.
Sementara portal sppg.malang.go.id digunakan sebagai instrumen pelaporan bagi kepala SPPG. Data penyelenggaraan wajib dilaporkan secara real-time, mulai jumlah penerima manfaat jenjang PAUD hingga SMA, menu makanan, distributor hingga sertifikasi.
Pemkab Malang juga mewajibkan dapur SPPG menjalankan prosedur operasional standar yang ketat. Pengawasan mencakup pemantauan kandungan gizi oleh tenaga ahli, pencantuman batas waktu konsumsi pada wadah makanan, hingga pemeriksaan sampel makanan setiap hari.
Sanusi menekankan, proses test food sebelum makanan diberikan kepada siswa tidak boleh dilewatkan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah risiko gangguan kesehatan akibat makanan yang tidak memenuhi standar.
Bagi Sanusi, MBG bukan sekadar program pemberian makanan gratis. Program tersebut dinilai sebagai investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak anak berada dalam masa pertumbuhan.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber