Mojokerto, blok-a.com – Paguyuban Pedagang Benpas Sore meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto memfasilitasi lahan di sisi selatan kawasan Benteng Pancasila (Benpas) sebagai lokasi sentra Pedagang Kaki Lima (PKL).
Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kota Mojokerto, Rabu (23/9/2026). Para pedagang berharap relokasi dapat menjadi solusi atas persoalan PKL yang selama ini berjualan di sekitar bahu jalan sekaligus mengurangi gangguan terhadap arus lalu lintas.
Legal dan Dewan Pembina Paguyuban Pedagang Benpas Sore, Iwut Widiantoro, S.H., mengatakan pihaknya telah mengusulkan pemanfaatan lahan di belakang kawasan pedagang sejak 2022.
“Sejak tahun 2022 kita sudah mengajukan proposal ke dewan untuk relokasi lahan belakang pedagang ini untuk ditempati para pedagang kaki lima. Cuman belum ada respon,” kata Iwut.
Menurut dia, munculnya informasi mengenai rencana penyewaan lahan tersebut kembali membuat para pedagang meminta kejelasan. Paguyuban khawatir jika lahan diberikan kepada pihak ketiga, nantinya justru muncul persoalan baru antara pengelola usaha dengan PKL yang selama ini beraktivitas di kawasan Benpas.
“Harapan kita, tanah yang disewakan oleh Pemkot itu barangkali bisa dipakai menjadi sentra PKL Benpas. Jadi PKL sudah tidak di bahu jalan lagi dan bisa memperlancar lalu lintas Jalan Benpas,” ujarnya.
Iwut menegaskan, para pedagang tidak mempersoalkan apabila nantinya terdapat kewajiban tertentu kepada pemerintah. Para pedagang, kata dia, siap mengikuti mekanisme resmi sepanjang tidak memberatkan.
“Kalau memang ada iuran atau apa istilahnya untuk pemerintah, mereka siap asalkan tidak memberatkan,” katanya.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber