Jember (beritajatim.com) – PAR Strategy Center menilai Muhammad Fawait yang saat ini menjabat Bupati Jember memiliki lima modal sosial politik yang dapat menjadi bekal untuk menjadi Gubernur Jawa Timur. Pria yang akrab disapa Gus Fawait itu dinilai memiliki latar belakang santri, usia relatif muda, pengalaman dua periode sebagai anggota DPRD Jawa Timur, hubungan dengan pemerintah pusat, serta pengalaman mengelola pemerintahan daerah.
Peneliti utama PAR Strategy Center Ahmad Deni Rofiqi menilai pengalaman Fawait menjadi anggota DPRD Jawa Timur selama dua periode menjadi salah satu modal bagi sosok pemimpin di tingkat Jawa Timur. Namun, Deni mengingatkan berbagai modal tersebut bukan jaminan elektoral. “Tetapi semua aspek itu dapat menjadi faktor yang membentuk ruang politik seseorang,” katanya, Rabu (23/9/2026).
Sebagai seorang berlatar belakang santri, Fawait dinilai bakal dengan mudah terhubung dengan lingkungan pesantren, tokoh agama, dan masyarakat yang menempatkan nilai keagamaan sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial.
“Karakter tersebut relevan dengan struktur sosial Jawa Timur yang memiliki keragaman basis keagamaan dan komunitas pesantren,” kata Deni.
Identitas sosial dan keagamaan dapat menjadi modal komunikasi. “Namun modal tersebut tetap perlu dibuktikan melalui kerja pemerintahan dan hubungan yang konsisten dengan masyarakat,” kata Deni. Pengaruhnya tetap bergantung pada rekam jejak, hubungan sosial, gagasan kebijakan, serta kemampuan membangun kepercayaan publik.
Lahir di Jember, 8 Februari 1988, Gus Fawait adalah salah satu kepala daerah dari kalangan generasi muda di Jawa Timur. Kemudaan usia, menurut Deni, dapat memberikan ruang bagi munculnya perspektif baru dalam pemerintahan, terutama dalam merespons perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan aspirasi generasi muda.
“Regenerasi kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan pergantian generasi, tetapi juga kemampuan menghadirkan pendekatan baru dalam pengelolaan kebijakan publik. Namun usia harus diikuti kapasitas, pengalaman, dan kemampuan mengelola pemerintahan,” kata Deni.
Kemampuan tersebut perlu dinilai melalui keputusan pemerintahan, konsistensi kebijakan, dan cara pemimpin menyelesaikan persoalan masyarakat.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber