Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Ruliono, S.H., didampingi Hj. Siti Mafrochatin Ni’mah dan Michael Edy Hariyanto, serta diikuti anggota dewan lintas fraksi.
Turut hadir Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Wakil Bupati H. Mujiono, Sekretaris Daerah Suyanto Waspo Tondo Wicaksono, para asisten, staf ahli, jajaran kepala SKPD, camat dan lurah.
Dalam nota penjelasannya, Bupati Ipuk menyampaikan bahwa perubahan APBD 2026 dilakukan karena adanya dinamika pembangunan dan penyesuaian proyeksi pendapatan. Beberapa faktor di antaranya pergeseran anggaran antar kegiatan, antar jenis belanja dan antar organisasi, serta mempertimbangkan kondisi terkini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, perubahan juga didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan anggaran semester pertama tahun 2026, di mana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dimanfaatkan untuk tahun berjalan.
“Perubahan ini perlu dilakukan untuk penyesuaian program dan kegiatan, pemenuhan dana mandatory, kebijakan pemerintah, serta reprioritas program dengan tetap berpedoman pada dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2025-2029 dan Perubahan RKPD Tahun 2026,” ujar Bupati Ipuk.
Menurutnya, tujuan penyusunan nota keuangan agar alur perubahan APBD lebih mudah dipahami, sehingga dapat membantu eksekutif dan legislatif dalam pembahasan.
Penyesuaian PAD dilakukan dengan memperhitungkan potensi pajak dan retribusi daerah dengan memperhatikan asumsi makro, rasio perpajakan, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi tahun 2026. Sementara pendapatan transfer disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa, serta penyesuaian Bagi Hasil Provinsi dan Bantuan Keuangan Khusus melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur.
“Estimasi pendapatan daerah pada tahun 2026 semula Rp 2,905 triliun mengalami penurunan menjadi Rp 2,886 triliun atau turun Rp 19,17 miliar atau 0,66 persen,” ungkap Ipuk.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber