Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya minta pemerintah kota (pemkot) memperketat pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikal Laik Fungsi (SLF).
Arif Fathoni Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya mendirong pemkot memperketat pengawasan keandalan bangunan sekaligus memastikan akses keselamatan di kawasan publik.
Ia menilai masifnya pembahasan sesar aktif di Surabaya momen untuk membangun kesadaran masyarakat menghadapi bencana.
“Bagus ini, mengedukasi masyarakat agar terbangun kesadaran kolektif dalam menghadapi potensi kebencanaan,” ujarnya, Jumat (2/10/2026).
Namun, edukasi kebencanaan harus diikuti langkah konkret pemerintah dalam memastikan keselamatan masyarakat. Salah satunya melalui pengawasan terhadap keandalan bangunan dan fasilitas pendukung di ruang publik.
“Langkah Pak Wali Kota meminta ketinggian pagar mall diturunkan itu sudah sangat tepat. Ini bukan semata soal pagar, tetapi bagaimana memastikan ruang keselamatan tetap tersedia ketika terjadi kondisi darurat,” katanya lagi.
Menurut Toni, pagar besi mal yang terlalu tinggi dan berada di sisi jalan berpotensi mempersempit ruang gerak masyarakat.
Toni mendorong Pemkot Surabaya tidak hanya mengevaluasi struktur utama gedung, tetapi juga berbagai elemen pendukung yang berada di sekitar bangunan. Pagar, akses keluar-masuk hingga jalur evakuasi dinilai perlu diperhatikan dalam perspektif keselamatan publik.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber