jatimnow.com – Meletusnya kembali perang di Timur Tengah yang ditandai dengan serangan Angkatan Bersenjata Yaman yang terafiliasi dengan Houthi terhadap sejumlah lokasi milik perusahaan minyak Saudi Aramco di Riyadh, Arab Saudi, membuat krisis minyak kembali membayangi.
Jika pasokan minyak bumi tidak berjalan normal, persediaan dan harga bahan bakar minyak nonsubsidi di Indonesia berpotensi terdampak. Dalam kondisi ini, pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat saling bekerja sama dan tidak saling menyalahkan.
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Ciplis Gema Qoriah, menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak hanya berkaitan dengan perubahan biaya energi, tetapi juga berpotensi memengaruhi pola konsumsi rumah tangga, aktivitas perusahaan, produktivitas, hingga pertumbuhan ekonomi secara agregat.
Karena itu, Ciplis meminta pemerintah memetakan pengguna BBM nonsubsidi yang meliputi rumah tangga, perusahaan, serta pelaku usaha produksi barang dan jasa.
“Ketika terjadi kenaikan harga BBM nonsubsidi, maka masing-masing aktor ini akan mengalami penyesuaian. Artinya, efisiensi harus lebih ditingkatkan lagi, mengingat kenaikan harga BBM nonsubsidi ini akan memengaruhi produktivitas masing-masing dan fluktuasi daya beli masyarakat,” kata Ciplis, Selasa (6/10/2026).
Pemerintah juga perlu mengantisipasi kemungkinan terjadinya pergeseran konsumen BBM nonsubsidi ke BBM subsidi apabila harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan signifikan.
“Pemerintah harus melakukan penyesuaian kebijakan dengan melakukan perhitungan yang tepat terhadap penduduk yang berpendapatan rendah, tengah, tinggi ataupun usaha yang bisa menerima subsidi atau justru tidak diberikan subsidi,” kata Ciplis.
Pemerintah diharapkan hadir terutama di tengah masyarakat pekerja kelas menengah yang berpotensi terdampak kondisi tersebut.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber