Kota Malang, blok-a.com – Skema atlet berangkat mandiri pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XV Jawa Timur 2026 mendapat sorotan DPRD Kota Malang. Kebijakan tersebut muncul setelah anggaran yang tersedia belum mampu membiayai seluruh atlet yang diusulkan berbagai cabang olahraga (cabor).
Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, mengatakan keterbatasan anggaran membuat pembiayaan harus diprioritaskan kepada atlet yang dinilai memiliki potensi meraih medali.
“Anggaran itu dicukupkan untuk atlet potensial. Misalkan satu cabor punya empat atlet yang berpotensi, ya sudah yang diberangkatkan dan dicover biaya itu,” ujar Ginanjar, Kamis (8/10/2026).
Sementara atlet yang tidak masuk dalam kuota pembiayaan pemerintah tetapi tetap ingin mengikuti POPDA dapat berangkat dengan biaya sendiri atau melalui gotong royong.
Kondisi tersebut sebelumnya juga disampaikan Disporapar Kota Malang. Dari sekitar 400-an atlet yang diusulkan cabor, hanya sekitar 200 atlet yang dapat dibiayai Pemkot Malang.
Atlet yang tidak masuk kuota pembiayaan tetap diberi kesempatan berangkat secara mandiri. Disporapar menyiapkan formulir pernyataan yang diketahui orang tua dan ketua cabor untuk memastikan atlet memahami bahwa keberangkatannya tidak dibiayai pemerintah.
Menurut Ginanjar, skema tersebut memang muncul karena keterbatasan anggaran. Namun, ia menilai kesempatan atlet untuk mengikuti kompetisi juga perlu diperhatikan dalam kebijakan pembinaan.
Ginanjar menyebut anggaran POPDA sebelumnya hanya sekitar Rp400 juta. Setelah melalui pembahasan bersama TAPD dan Banggar DPRD, alokasi tersebut bertambah menjadi sekitar Rp1 miliar lebih.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber