Saat ini, Kementerian Sosial menjadi koordinator nasional pengisian Survei Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) tahun 2026. Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (Dit Rehsos LU) Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial bertindak sebagai unit pelaksana teknis penghimpun data.
“Pada peninjauan kelima (5th review) MIPAA tahun ini, Indonesia diminta melaporkan perkembangan pelaksanaan kebijakan, termasuk capaian, tantangan, kesenjangan (gaps), serta prioritas yang perlu diperkuat,” kata Dirjen Rehabilitasi Sosial Supomo dalam kata pengantar (opening remarks) yang dibacakan Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (Rehsos LU), Suratna di Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Konsolidasi Publik Survei Nasional Implementasi Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) tahun 2026 digelar di Harris Vertu Harmoni, Jakarta Pusat selama dua hari, 23–24 September 2026.
MIPAA menjadi instrumen evaluasi penting untuk mengukur sejauh mana arah kebijakan pembangunan kelanjutusiaan di Indonesia telah diterjemahkan ke dalam program yang nyata dan terukur.
Survei MIPAA terdiri atas 49 indikator pertanyaan yang membahas kebijakan nasional, peran lansia dalam pembangunan, kesejahteraan dan kesehatan, lingkungan pendukung, serta isu lintas generasi.
“Pembangunan kelanjutan ditempatkan sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam pencapaian Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang diperkuat melalui Perpres No. 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan dan diintegrasikan dalam RPJMN 2025–2029,” ujarnya.
Mekanisme pertemuan ini mencakup penilaian berbagai ruang lingkup program kelanjutusiaan, antara lain perlindungan sosial dan pensiun, pelayanan kesehatan, perawatan jangka panjang (long-term care), kesehatan mental dan demensia, dukungan bagi perawat lanjut usia(care giver), ketenagakerjaan, aksesibilitas, transportasi, literasi digital, hingga perlindungan dari kekerasan dan penelantaran.
Kemensos menekankan pentingnya ketersediaan data terpilah berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin, disabilitas, hingga wilayah geografis agar respons nasional Indonesia akurat dan berbasis bukti.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber