Sidoarjo (republikjatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mengambil langkah tegas dalam mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bupati Sidoarjo, Subandi menginstruksikan agar seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia makanan MBG melengkapi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebelum diizinkan beroperasi.
Langkah ketat ini, disampaikan Subandi saat memimpin audiensi bersama Forum MBG di Ruang Ops Room Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sidoarjo, Jumat (25/09/2026). Audiensi itu, turut dihadiri jajaran Kepala OPD Pemkab Sidoarjo, Wakil Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo serta Ketua Forum Pengusaha SPPG Kabupaten Sidoarjo, Ubaidillah Nurdin.
Bupati Sidoarjo, Subandi menekankan keselamatan dan kesehatan para penerima manfaat adalah prioritas utama. Karena itu, SLHS menjadi syarat mutlak perizinan operasional yang tidak boleh ditawar.
”Kalau SLHS-nya belum selesai, saya mengusulkan kepada BGN agar operasional SPPG yang belum selesai SLHS-nya jangan beroperasi dulu,” ujar Subandi.
Tak hanya menghentikan yang belum berizin, lanjut Subandi Pemkab Sidoarjo juga akan menerjunkan Satuan Tugas (Satgas) untuk mengawasi ketat seluruh alur kerja SPPG yang sudah berizin. Yakni mulai dari penerimaan bahan baku, pengolahan, pengemasan hingga distribusi.
“Pemeriksaan ulang kelayakan sanitasi secara menyeluruh juga wajib dilakukan secara berkala,” ungkap Subandi.
Untuk mempermudah koordinasi dan pengawasan di lapangan, Subandi mendorong pembenahan tata kelola SPPG. Ia meminta agar para pemilik SPPG yang beroperasi di Sidoarjo merupakan warga lokal yang berdomisili di Sidoarjo serta mendirikan unit kerja sesuai mekanisme resmi BGN. Bahkan, berkoordinasi sejak awal dengan Pemkab Sidoarjo.
”Ke depan ini ayo dibenahi. Jangan sampai SPPG itu didirikan hanya karena berdasarkan titipan teman. Semua harus didirikan berdasarkan peraturan dan mekanisme yang sudah ditentukan BGN dan Pemkab Sidoarjo diberi tahu. Kalau tidak sesuai prosedur, nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Pemkab Sidoarjo yang disorot,” pinta Subandi.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber