Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) Universitas Dr. Soetomo, Surabaya. Bergabung di TIMES Indonesia sejak 2016. Fotografer dan Meliput berbagai topik, termasuk politik, hukum, Pemerintahan, Pendidikan, Seni, Budaya dan Isu Nasional
SIDOARJO – Sejumlah atlet pelajar Kota Malang menghadapi dilema menjelang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XV Jawa Timur 2026. Para atlet yang telah lolos seleksi teknis, tetapi tidak masuk dalam kuota pembiayaan pemerintah, tetap diperbolehkan bertanding dengan menggunakan biaya mandiri.
Kebijakan tersebut menuai keberatan dari sejumlah wali atlet dan pelatih. Mereka mempertanyakan kewajiban menanggung seluruh biaya pertandingan sekaligus menandatangani surat pernyataan yang memuat pelepasan hak atas bonus atau penghargaan apabila kelak meraih prestasi.
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, membenarkan adanya keterbatasan anggaran untuk pemberangkatan kontingen POPDA tahun ini.
“Setiap cabang olahraga hanya mendapatkan kuota sembilan atlet yang diberangkatkan,” kata Arif.
Atlet yang tidak masuk kuota pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih diberi kesempatan mengikuti pertandingan melalui jalur mandiri. Namun, seluruh kebutuhan selama kompetisi menjadi tanggungan keluarga masing-masing.
Dalam surat pernyataan yang harus disetujui, biaya yang ditanggung antara lain penginapan, konsumsi, transportasi, hingga seragam kontingen. Atlet juga diminta menyatakan tidak akan menuntut bonus, insentif, maupun penghargaan apabila berhasil meraih medali.
Klausul lain dalam surat tersebut menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Malang dibebaskan dari tuntutan hukum maupun finansial apabila atlet mengalami cedera, gangguan kesehatan, kecacatan, hingga meninggal dunia selama mengikuti rangkaian pertandingan.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber