JAKARTA (Kabarjawatimur) – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, mengapresiasi langkah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional
SURABAYA – Persoalan tiang jaringan milik provider yang berdiri di tengah jalan dan dinilai membahayakan warga menjadi salah satu keluhan yang disampaikan masyarakat dalam
SURABAYA – Keterbatasan anggaran Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita di Posyandu menjadi salah satu aspirasi warga yang diserap Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Azhar Kahfi, saat menggelar reses di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyoroti besaran anggaran PMT yang disebut sekitar Rp5.000 per porsi. Nilai itu dinilai perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan harga bahan pangan di pasaran agar makanan tambahan yang diberikan kepada balita tetap mampu mendukung pemenuhan kebutuhan gizi.
Menanggapi aspirasi tersebut, Azhar Kahfi menyatakan akan memperjuangkannya melalui pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya. Ia berharap alokasi anggaran PMT dapat dikaji kembali agar lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Menurut politisi muda Partai Gerindra tersebut, pembenahan program pemenuhan gizi tidak cukup hanya dengan melihat besaran anggaran. Koordinasi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Surabaya juga diperlukan agar program bantuan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah sinkronisasi data penerima manfaat program pemenuhan gizi, termasuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Posyandu dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Azhar menilai, kesesuaian data penerima manfaat perlu diperhatikan agar pelaksanaan program di tingkat pusat dan daerah lebih terkoordinasi serta tidak menimbulkan tumpang tindih bantuan.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber