Surabaya (ANTARA) – Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf mendorong alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diarahkan pada program yang memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Musyafak dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Jawa Timur memperingati Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Senin, mengatakan pembangunan tidak boleh hanya diukur berdasarkan angka pertumbuhan, tetapi juga manfaat yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
“Kebijakan dan anggaran daerah harus membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mengurangi kemiskinan, serta menjamin kesejahteraan petani dan nelayan,” katanya.
Ia menegaskan DPRD Jawa Timur akan mengoptimalkan tiga fungsi utama lembaga legislatif daerah, yakni pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan.
Menurut dia, penyusunan dan pengalokasian APBD harus berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan.
Berdasarkan data pembahasan anggaran daerah, Perubahan APBD Jawa Timur tahun 2026 menetapkan pendapatan daerah sekitar Rp26,52 triliun dan belanja daerah sekitar Rp29,9 triliun.
Sementara itu, dalam Rancangan APBD Jawa Timur tahun 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp26,407 triliun dengan rencana belanja Rp27,423 triliun.
Dengan demikian, rencana belanja daerah tahun 2027 lebih rendah sekitar Rp2,48 triliun dibandingkan alokasi belanja dalam Perubahan APBD 2026.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber