BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id – Angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, turun menjadi 10,69 persen pada Maret 2026. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 11,49 persen, sekaligus menjadi modal bagi pemerintah daerah untuk mengejar target kemiskinan satu digit.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoro, penurunan sebesar 0,80 poin persentase itu setara dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin sebanyak 9.970 orang, dari sebelumnya menjadi 134.930 orang pada Maret 2026.
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan, penurunan tersebut menjadi salah satu capaian positif dalam upaya pengentasan kemiskinan di daerah. Menurut dia, penurunan sebesar 0,80 poin persentase menempatkan Bojonegoro pada posisi kelima dalam hal besarnya penurunan kemiskinan di Jawa Timur.
“Selama 8 tahun terakhir posisi kita berada di peringkat 11 besar (urutan ke-27 dari 38 kabupaten/kota). Dengan penurunan 0,80 persen di tahun ini, posisi Bojonegoro berhasil membaik dan bergeser ke peringkat 12,” ungkapnya saat memberikan arahan Apel pagi, Rabu (14/10/2026) di halaman Gedung Putih.
Nurul menyebut, capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai program strategis yang diinisiasi Bupati Bojonegoro Setyo Wahono. Pelaksanaan program juga didukung sinergi antara wakil bupati, asisten daerah, dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
“Menggeser angka kemiskinan yang biasanya hanya turun nol koma sekian persen memerlukan kerja keras. Capaian saat ini memberi kontribusi bukti bahwa data, fakta, dan kerja keras Bapak/Ibu sekalian sudah mulai terarah dan fokus pada sasaran yang tepat,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan terus mengevaluasi program pengentasan kemiskinan agar intervensi yang dilakukan semakin tepat sasaran. Pemerintah daerah juga berencana memperkuat berbagai inovasi untuk mempertahankan tren penurunan tersebut.
Di wilayah sekitar, Ngawi disebut berada dalam kelompok lima besar, Tuban masuk enam besar, sedangkan Lamongan masuk 10 besar berdasarkan posisi yang disampaikan pemerintah daerah.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber