Bagaimana jika bantuan sosial tidak lagi menjadi akhir dari perjuangan, tetapi justru menjadi langkah pertama untuk mengubah kehidupan seseorang?
Kabar baik itu datang dari Banyuwangi, Jawa Timur. Pada Sabtu, 22 Agustus 2026, Kabupaten Banyuwangi dipilih oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai daerah percontohan Program Pemberdayaan dan Pengentasan Sosial Ekonomi (PPSE). Program ini membawa pendekatan yang berbeda: masyarakat penerima bantuan tidak hanya dibantu untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga didorong agar memiliki kemampuan ekonomi, akses terhadap usaha, aset produktif, dan pada akhirnya mampu menjadi lebih mandiri.
Pemilihan Banyuwangi bukan tanpa alasan. Sebelumnya, Banyuwangi telah menjadi lokasi uji coba digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos), yang kemudian diperluas ke 43 kabupaten/kota di Indonesia. Pengalaman tersebut menjadi salah satu pertimbangan Kementerian Sosial untuk kembali mengembangkan
model pemberdayaan di Banyuwangi. Melalui PPSE, Banyuwangi diharapkan tidak hanya menjadi penerima program, tetapi juga menjadi tempat pembelajaran mengenai bagaimana upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih terarah dan berbasis kondisi masyarakat.
Program PPSE menyasar keluarga penerima berbagai bantuan sosial, termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), serta orang tua siswa Sekolah Rakyat. Pemberdayaan dirancang dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi masing-masing keluarga, sehingga bantuan dapat diarahkan menuju peningkatan kapasitas ekonomi dan kemandirian. Pendekatan ini penting karena kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan kurangnya pendapatan, tetapi juga dengan keterbatasan akses terhadap peluang dan sumber daya yang dapat membantu keluarga meningkatkan kehidupannya.
Bagi Banyuwangi, penunjukan ini merupakan kesempatan sekaligus tanggung jawab. Pemerintah daerah menyatakan siap menindaklanjuti rekomendasi teknis dari Kementerian Sosial, sementara tim dari Kemensos melakukan pemetaan dan penyusunan model pengentasan kemiskinan berbasis riset. Dalam pemberitaan detikJatim, angka kemiskinan Banyuwangi yang disebut dalam konteks program ini berada pada angka 6,13 persen. Data dan pemetaan tersebut menjadi bagian penting agar intervensi yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar menggunakan pendekatan yang sama untuk semua keluarga.
Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar sebuah program pemerintah dalam kabar ini. Banyuwangi sedang diberi ruang untuk menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan dapat dimulai dari pemberdayaan manusia. Ketika seseorang yang sebelumnya hanya menjadi penerima bantuan kemudian mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan, mengakses usaha, dan membangun aset produktif, bantuan tersebut dapat menjadi pijakan untuk bergerak menuju kehidupan yang lebih mandiri.
Dan mungkin, inilah alasan kabar dari Banyuwangi layak didengar lebih jauh. Satu kabupaten di ujung timur Pulau Jawa kini menjadi tempat pengembangan sebuah model yang diharapkan dapat dipelajari dan diterapkan di daerah lain di Indonesia. Dari Banyuwangi, kabar baiknya bukan sekadar tentang bantuan yang diberikan, tetapi tentang harapan bahwa suatu hari semakin banyak keluarga tidak hanya mampu menerima bantuan, melainkan mampu berdiri dengan kekuatan mereka sendiri.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber