JAKARTA, BISNISIA.ID – Sepuluh kabupaten di Jawa Timur memiliki riwayat banjir berulang menjelang musim hujan 2026/2027. Risiko banjir di daerah ini perlu diperhatikan, meskipun awal musim hujan diperkirakan mengalami kemunduran. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bojonegoro, Tuban, dan Pasuruan adalah wilayah dengan jumlah kejadian banjir terbanyak.
Sebagaimana dilaporkan oleh bsinews.id, Bojonegoro menduduki peringkat pertama dengan 55 kejadian banjir luapan sungai, 12 banjir genangan, dan enam banjir bandang sepanjang 2025. Banjir di Bojonegoro banyak disebabkan oleh luapan Sungai Bengawan Solo dan anak-anak sungainya, berdampak pada infrastruktur dan kehidupan warga.
Tuban, yang berada di urutan kedua, mengalami berbagai masalah banjir, terutama banjir bandang akibat curah hujan yang tinggi. Kawasan hulu seperti Grabagan menjadi titik perhatian. Upaya pengendalian banjir dilakukan lewat pengerukan sedimentasi dan kerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Pasuruan, yang tercatat mengalami banjir akibat luapan Sungai Welang dan Dermo, juga memiliki catatan yang mengkhawatirkan. Pada 17 Februari 2025, banjir dari Sungai Welang menggenangi permukiman Desa Karangketug, dengan 867 kepala keluarga terpaksa mengungsi. Selanjutnya, pada 23 Februari 2025, banjir dari Sungai Dermo melanda Kecamatan Bangil, mempengaruhi 16 desa di enam kecamatan.
Lamongan, Gresik, Ponorogo, Sidoarjo, Jombang, Kabupaten Mojokerto, dan Ngawi juga termasuk dalam daftar sepuluh kabupaten yang berisiko tinggi mengalami banjir. Kenaikan debit air dari Sungai Bengawan Solo dan Bengawan Jero seringkali menyebabkan genangan yang merusak permukiman dan pertanian.
Data yang ada menunjukkan bahwa kejadian banjir tidak hanya merusak infrastruktur tetapi juga mengganggu akses jalan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Di Lamongan, misalnya, genangan air sering terjadi saat hujan lebat, mempengaruhi mobilitas warga dan produktivitas pertanian.
Dengan catatan pengalaman dan data kejadian, langkah antisipasi menjadi sangat penting. Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan evaluasi dan penguatan infrastruktur pengendali air. Koordinasi antar lembaga juga diperlukan untuk meminimalisir dampak yang mungkin timbul selama musim hujan.
Risiko banjir di Jawa Timur menjadi perhatian serius, mengingat dampak yang meluas tidak hanya pada infrastruktur tetapi juga pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Masyarakat di daerah berisiko tinggi ini perlu mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber