Kota Malang, blok-a.com – Ratusan massa aksi Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menyuarakan sejumlah tuntutan dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (21/10/2026). Massa mendesak pemerintah segera menetapkan status bencana nasional untuk sejumlah daerah terdampak, membenahi pengelolaan anggaran negara, hingga mengevaluasi kebijakan yang dinilai belum menjawab persoalan masyarakat.
Humas Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu, Muhammad Arif Ilham, mengatakan aksi simbolik tersebut menjadi upaya menyuarakan persoalan daerah agar mendapat perhatian pemerintah pusat. Ia menambahkan, pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret tanpa menunda penanganan persoalan yang disampaikan masyarakat.
“Pertama, untuk segera menetapkan bencana nasional yang terjadi di beberapa daerah untuk akhirnya segera pemerintah merespons hal ini dalam waktu cepat. Kita sudah tidak menunggu deadline, kita tidak meminta waktu, tapi kami minta untuk pemerintah segera merespons dalam waktu cepat,” ujar Ilham.
Selain penetapan status bencana nasional, massa juga menyoroti pengelolaan APBN dan distribusi anggaran untuk penanganan bencana. Ilham menilai tata kelola pemerintahan perlu dibenahi agar anggaran dan kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di daerah terdampak.
Ia turut menyinggung dugaan korupsi dalam lembaga yang bertanggung jawab terhadap penanganan bencana. Pernyataan tersebut menjadi bagian dari kritik yang disampaikan aliansi terhadap tata kelola pemerintahan.
“Karena hari ini permasalahan di setiap daerah, bahkan BNPB yang juga seharusnya menanggulangi bencana malah dikorupsi,” tambahnya.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu juga membawa isu ekonomi, hukum, HAM, demokrasi, dan pendidikan. Persoalan yang disoroti antara lain kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), kenaikan harga pangan, serta evaluasi program pemerintah dan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Ilham menyebut empat fokus utama tuntutan aliansi, yakni ekonomi, hukum, tata kelola dan kebijakan negara, HAM dan demokrasi, serta pendidikan. Keempatnya diharapkan menjadi perhatian pemerintah dalam memperbaiki kebijakan nasional.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber