Kabupaten Malang, blok-a.com – Kenaikan insentif guru non-ASN di Kabupaten Malang menjadi Rp1 juta per bulan pada 2027 masih bergantung pada kondisi keuangan daerah. DPRD Kabupaten Malang menyebut transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi dua faktor yang menentukan realisasi rencana tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Ziaul Haq, mengatakan peningkatan insentif dari Rp500 ribu menjadi Rp1 juta per bulan sebelumnya telah direncanakan untuk tahun ini. Namun, keterbatasan anggaran akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat membuat rencana tersebut belum terlaksana.
“Kami dan Pemkab juga harus menghitung-hitung. Karena anggaran dana transfer ke daerah dari pusat kan di tahun ini berkurang. Sebenarnya kami sudah berencana memberikan Rp1 juta di tahun ini, tetapi tidak jadi,” ujar Zia, saat dikonfirmasi Kamis (22/10/2026).
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Malang itu menilai peluang kenaikan pada 2027 masih terbuka. Proyeksi TKD yang tidak lagi mengalami penurunan, bahkan berpotensi meningkat, dapat memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menambah alokasi anggaran insentif tenaga pendidik non-ASN.
Peluang tersebut juga ditentukan oleh kemampuan Kabupaten Malang meningkatkan PAD. Apabila kedua sumber pendapatan daerah menunjukkan perkembangan positif, pemerintah dinilai memiliki kesempatan lebih besar untuk merealisasikan kenaikan insentif.
“Artinya ketika nanti PAD naik, TKD dari pusat juga tidak lagi terjadi pengurangan yang cukup drastis seperti tahun ini, kami optimistis mampu merealisasikan itu. Apalagi ini berkenaan dengan kesejahteraan guru-guru kita,” tambahnya.
Ia mengungkapkan, rencana kenaikan insentif tersebut belum tercantum dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027. Pembahasannya masih berpeluang dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Malang tahun depan.
“Di dalam rancangan KUA-PPAS 2027 itu belum dimasukkan. Tetapi nanti bisa saja di dalam proses pembahasan Rancangan APBD 2027 baru dimasukkan,” ungkapnya.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber