jatimnow.com – Komisi A DPRD Jember bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) membahas persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2027. Pembahasan ini dilakukan untuk menjawab simpang siur informasi mengenai kemungkinan penundaan pesta demokrasi tingkat desa tersebut.
Kepala DPMD Jember, Moh Djamil, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menyampaikan pagu bantuan khusus Pilkades kepada pemerintah desa.
Anggaran tersebut nantinya dapat dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai persiapan pelaksanaan Pilkades 2027.
“Sehingga bisa dimasukkan ke dalam APBDes, sebagai persiapan pelaksanaan pilkades 2027. Soal nilai dan sebagainya, kami belum bisa menyampaikan ke forum ini. Yang jelas sudah tersedia, dan kami akan melakukan koordinasi, simulasi untuk perinciannya,” jelas Djamil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi A DPRD Jember.
Selain anggaran, DPMD Jember juga memetakan delapan kecamatan yang berpotensi mengalami kerawanan konflik selama pelaksanaan Pilkades.
Djamil menegaskan pihaknya tetap mempersiapkan pelaksanaan Pilkades 2027 sesuai ketentuan yang berlaku, meskipun isu penundaan masih beredar di masyarakat.
“Kami akan pelajari kembali ketentuan-ketentuan. Isu penundaan Pilkades luar biasa. Intinya kami DPMD, sesuai ketentuan yang berlaku, siap melaksanakan Pilkades 2027,” tegasnya.
Persiapan Pilkades juga dilakukan melalui penerbitan surat keputusan (SK) Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Lembaga tersebut berperan dalam pembentukan panitia penyelenggara Pilkades.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber