JAKARTA (Kabarjawatimur) – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, mengapresiasi langkah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional
SURABAYA – Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi’i, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran jaminan sosial ketenagakerjaan pada
SURABAYA – Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi’i, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran jaminan sosial ketenagakerjaan pada APBD 2027. Ia menegaskan, perlindungan bagi pekerja rentan yang belum memiliki jaminan sosial harus menjadi prioritas dibandingkan menambah pembiayaan bagi kelompok yang dinilai masih mampu membayar iuran secara mandiri.
Sorotan tersebut disampaikan Imam saat pembahasan anggaran bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya. Ia mempertanyakan usulan pembiayaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pengurus Koperasi Merah Putih melalui APBD.
Menurut Imam, anggaran daerah semestinya difokuskan untuk membantu kelompok pekerja informal yang memiliki risiko kerja tinggi, tetapi belum terlindungi jaminan sosial. Di antaranya tukang angkut gerobak sampah dan penggali makam.
“Kalau mereka sudah menerima upah sesuai UMK, mestinya iuran BPJS Ketenagakerjaan bisa dipotong dari penghasilannya. Kami tidak setuju kalau anggaran itu digunakan untuk pengurus Koperasi Merah Putih,” kata Imam, Selasa (27/10/2026).
Ia menjelaskan, Pemkot Surabaya selama ini telah menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi sekitar 23.000 pengemudi ojek online (ojol). Program tersebut menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), yang kemudian dilengkapi dengan pembiayaan dari APBD.
Dalam pembahasan APBD 2027, Imam memperoleh informasi adanya usulan perluasan kepesertaan untuk pengurus Koperasi Merah Putih. Setiap koperasi direncanakan memperoleh alokasi perlindungan bagi lima orang pengurus.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber