Blitar (beritajatim.com) – Efendi (70), warga Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, terkendala menjalani operasi prostat setelah kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) miliknya dinonaktifkan. Persoalan tersebut berkaitan dengan perubahan data kesejahteraan keluarganya yang tercatat masuk desil 9.
Lansia yang didiagnosis menderita penyakit prostat itu sebelumnya tercatat sebagai penerima jaminan kesehatan melalui skema PBI yang iurannya ditanggung pemerintah. Namun, status kepesertaannya tidak lagi aktif setelah data kesejahteraan menunjukkan Efendi dan istrinya masuk kelompok desil 9.
Ketua Tim Kerja Hukum, Humas, dan Pemasaran RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, Kabupaten Blitar, Ulfa Azizatuddiyanah, mengatakan perubahan status tersebut diketahui setelah pihak rumah sakit bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) mendatangi keluarga Efendi.
“Setelah kemarin kita kesana bersama pendamping PKH terungkap bahwa ada perubahan desis secara tiba-tiba karena keduanya (Efendi dan istri) masuk dalam desil 9,” cerita Ulfa, Rabu (28/10/2026).
Perubahan status tersebut berdampak pada kepesertaan BPJS PBI Efendi yang tidak lagi aktif. Ketika membutuhkan tindakan medis untuk penyakit prostat yang dideritanya, ia pun menghadapi persoalan pembiayaan layanan kesehatan.
Di tengah kebutuhan perawatan, keluarga berinisiatif mendaftarkan kepesertaan BPJS Kesehatan secara mandiri. Rina (66), istri Efendi, melunasi seluruh tunggakan iuran mandiri sebesar Rp700 ribu pada 11 September.
Namun, meskipun status kepesertaan kembali aktif setelah tunggakan dilunasi, penggunaan layanan rawat inap dalam 45 hari sejak pengaktifan kembali dapat menimbulkan kewajiban membayar denda pelayanan sesuai ketentuan BPJS Kesehatan.
“Jadi setelah tidak aktif itu keluarga berinisiatif untuk daftar BPJS Mandiri, dan memang kalau ada tunggakan memang harus dipenuhi semua kalau itu BPJS Mandiri,” imbuhnya.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber