Mahasiswa menilai penandatanganan dokumen tuntutan menjadi bagian penting untuk memastikan aspirasi mereka tidak berhenti sebatas diterima secara lisan. Mereka meminta Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, seluruh wakil ketua, serta seluruh fraksi turut membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk komitmen untuk meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat dan DPR RI.
Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Indonesia Sadar, Muhammad Dhiya’ul Haq, mengatakan aksi tersebut membawa berbagai keresahan mahasiswa dan masyarakat yang dihimpun dari sejumlah persoalan di berbagai sektor.
Menurutnya, terdapat 18 tuntutan yang terbagi dalam enam bidang, yakni pendidikan, lingkungan, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), politik dan kebijakan, ekonomi, serta kesehatan.
“Sebanyak 18 tuntutan ini lahir dari keresahan-keresahan yang sudah dihimpun teman-teman mahasiswa, kemudian berkolaborasi dengan elemen masyarakat. Dari situ kami menghimpun dan melahirkan 18 tuntutan yang berasal dari enam bidang,” ujar Dhiya’ul Haq.
Dia menjelaskan, persoalan yang disuarakan tidak hanya menyangkut kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat di daerah.
“Kami melihat kondisi Indonesia dan dua tahun kepemimpinan Prabowo–Gibran. Ada banyak hal yang harus disuarakan, mulai dari ketidakadilan, ketertindasan masyarakat, persoalan lingkungan, keracunan, supremasi sipil, sampai militerisme yang masuk ke ranah-ranah sipil,” katanya.
Dalam bidang pendidikan, mahasiswa mendesak penghentian penggunaan anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mereka juga meminta pemerintah mewujudkan pendidikan gratis, meningkatkan kesejahteraan guru honorer, serta memeratakan fasilitas dan kualitas pendidikan.
Sementara itu, di sektor lingkungan, mahasiswa meminta pemerintah memperkuat penanganan bencana, menghentikan eksploitasi alam yang merusak ekologi, serta meningkatkan anggaran mitigasi dan penanganan pascabencana.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber