RRI.CO.ID, Banyuwangi – Inflasi tahunan Kabupaten Banyuwangi tercatat sebesar 2,69 persen pada September 2026. Angka tersebut menjadi yang terendah di Jawa Timur, di bawah rata-rata provinsi sebesar 3,33 persen dan nasional sebesar 3,28 persen.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari kolaborasi lintas sektor dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Koordinasi dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok.
“Ini adalah hasil kinerja superteam, kerja kolaboratif lintas sektor mulai dari hulu hingga hilir, kelancaran distribusi, hingga keterjangkauan harga di pasar. Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih atas sinergi dan kolaborasi semua pihak dalam menjaga inflasi daerah,” kata Ipuk, Kamis, 5 November 2026.
Salah satu upaya memperkuat koordinasi dilakukan melalui Forum High Level Meeting (HLM) TPID yang digelar di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Banyuwangi, Jumat, 30 Oktober 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jember Iqbal Reza Nugraha, Kepala Bulog Banyuwangi Dwiana Puspitasari, Kepala BPS Banyuwangi Abdus Salam, serta perwakilan Pertamina.
Forum tersebut juga dirangkai dengan kegiatan penguatan kapasitas atau capacity building bagi anggota TPID. Sejumlah narasumber hadir, di antaranya Zulfirman Basir dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat Prof. Dr. Muhammad Handry Imansyah, serta akademisi Universitas Jember sekaligus Sekretaris ISEI Jember Dr. Yulia Indrawati.
Zulfirman Basir menyebut, Banyuwangi menempati peringkat keenam nasional pada 2025 untuk kategori kabupaten/kota IHK dengan nilai relatif 97,08 persen. Menurutnya, koordinasi rutin melalui HLM dan rapat koordinasi serta kegiatan penguatan kapasitas TPID menjadi aspek yang memperoleh nilai maksimal.
Ipuk mengatakan, pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi TPID agar program pengendalian inflasi berjalan efektif dan memiliki dampak terukur. Penguatan dilakukan melalui penerapan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Selain itu, Pemkab Banyuwangi akan memperkuat dukungan anggaran melalui APBD dan sinergi dengan Satgas Pangan. Pelaksanaan berbagai inovasi pengendalian inflasi juga akan dievaluasi berdasarkan indikator dan dampaknya terhadap masyarakat.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber