SIDOARJO (RadarJatim.id) – Banyaknya regulasi dan lembaga anti korupsi ternyata belum cukup untuk memastikan praktik korupsi di Indonesia bisa ditekan. Di sisi lain, aparatur pemerintahan juga kerap dihadapkan pada dilema ketika harus mengambil keputusan cepat di tengah aturan yang belum terperinci.
Dua persoalan tersebut menjadi sorotan dalam bedah buku yang digelar Program Studi Administrasi Publik (AP) Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial (FBHIS) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida).
Kegiatan yang dihadiri anggota Dewan Pengurus Daerah (DPD) Indonesian Association for Public Administration (IAPA) Jawa Timur (Jatim) tersebut membahas dua buku, yakni Diskresi Birokrasi: Dari Regulasi ke Implementasi di Era Digital dan Dinamika Reformasi Kebijakan Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Dari Strategi “Operasi Budhi” hingga “Trisula”.
Forum ini tidak sekadar menjadi ruang diskusi literasi akademik. Para peserta juga mengulas tantangan penerapan kebijakan publik, pentingnya akuntabilitas birokrasi, hingga upaya mencegah korupsi sejak awal melalui perbaikan sistem pemerintahan.
Ketua Program Studi AP Umsida Ilmi Usrotin Choiriyah, M.AP., menyampaikan apresiasi kepada DPD IAPA Jawa Timur yang telah mempercayakan Umsida sebagai tuan rumah kegiatan tersebut.
Menurut dia, forum bedah buku menjadi kesempatan berharga bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan sekaligus mengasah kemampuan berpikir kritis terhadap persoalan administrasi publik.
“Bedah buku ini menjadi ruang belajar yang sangat berharga bagi mahasiswa dan asisten laboratorium kami. Kami ingin mahasiswa AP Umsida terbiasa membaca, berdiskusi, dan bersikap kritis terhadap kebijakan publik,” ujar Ilmi, Senin (9/11).
Ketua Panitia Lailul Mursyidah menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana memperkuat jejaring akademik Program Studi AP Umsida dengan berbagai perguruan tinggi dan praktisi administrasi publik.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber